EKONOMI BINIS – madura9

Semangat Anak Muda Beternak Domba Diapresiasi Pemkab Banyuwangi

EKONOMI BINIS·September 30, 2022

Madura9.com,Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi semangat anak muda di Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibaru, dalam mengembangkan peternakan domba yang menjadi alternatif pekerjaan berbasis pada potensi lingkungannya.

“Saya kira ini (peternakan domba) sangat prospektif, ya. Kami telah memerintahkan kepada Dinas Peternakan untuk terus memberikan pendampingan dan pembinaan,” ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi, Jumat.

Ia juga mendorong para anak muda tersebut untuk ikut serta dalam “Jagoan Tani”, yang merupakan satu program pemkab dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di bidang pertanian dan sejenisnya.

Menurut Ipuk, domba anakan Banyuwangi yang mulai dikenal luas kualitasnya patut untuk dikembangkan lebih jauh.

“Tidak menutup kemungkinan ini akan terus kami pacu pertumbuhannya dan membantu memasarkannya,” ucap dia.

Sementara itu, salah seorang peternak domba di Desa Kebunrejo, yakni Kelompok Tani Maju Bersama yang dipimpin oleh Wagino bersama30 anak muda setempat mengembangkan peternakan domba aneka jenis, mulai jenis marino hingga sopas.

“Sudah setahun terakhir ini, anak-anak muda di sini, kami berdayakan untuk menjadi peternak domba,” kata Wagino.

Domba yang dirawat di Banyuwangi, kata dia, telah dikenal cukup luas di Indonesia, karena dinilai memiliki kualitas yang cukup baik.

Pangsa pasarnya pun tidak hanya berkutat di daerah sekitar, tapi sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Peternakan domba yang berada di Dusun Terongan RT 02/ RW 04 itu tak sekadar menjadi tempat bekerja bagi anak-anak muda, namun sekaligus tempat belajar, mulai teknik budi daya sampai pemasaran.

“Kami di sini bekerja sekaligus belajar. Mulai dari cara anakan, penggemukan, hingga pemasaran,” tutur Dimas, salah seorang anak muda Kelompok Tani Maju Bersama.

Potensi yang cukup besar dari peternakan domba tersebut, lanjut dia, memberinya semangat untuk terus berkarya.

“Kami mengharap adanya pembinaan dan dibantu akses modal untuk bisa mengembangkannya lebih luas lagi,” kata dia. Ant

Tarif Angkutan Penyeberangan Jauh Dari Harapan Hingga Tak Cukup Jamin Keselamatan

EKONOMI BINIS·September 29, 2022September 29, 2022

Madura9.com,Surabaya – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, penetapan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sebesar 11 persen, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184 Tahun 2022 tidak sesuai dengan usulan Gapasdap.

“Sebenarnya, usulan Gapasdap menaikkan tarif akibat adanya kenaikan BBM adalah hanya sebesar 7-10 persen, akan tetapi yang besar adalah adanya kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya yang dihitung mulai tahun 2018, dimana kekurangan tersebut mencapai 35,4 persen. Yang sebenarnya sesuai ketentuan harus dilakukan evaluasi atau penyesuaian setiap 6 bulan, tetapi hal ini tidak dilakukan. Sehingga, tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga standar pelayanan minimum. Apalagi ditambah dengan pengaruh kenaikan BBM sebesar 32 persen yang berdampak kekurangan sebesar 7-10 persen. Harusnya, kenaikan tarif sebesar 43 persen,” tegas Khoiri, Kamis (29/9/2022).

Menurut Khoiri, pihaknya heran, di satu sisi Menteri Perhubungan adalah penanggungjawab keselamatan transportasi, akan tetapi mengapa menetapkan tarif yang bertolak belakang dengan keselamatan.

“Dan, ini seakan-akan kami dijebak pada penilaian publik tentang rendahnya jaminan keselamatan transportasi penyeberangan ataupun standar pelayanan minimum yang kurang,” katanya.

“Kami sebagai asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tidak bisa menerima tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah. Sehingga, keselamatan bukan menjadi tanggung jawab operator/pengusaha lagi, tetapi merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena kondisi pentarifan yang sangat minim,” imbuhnya.

Khoiri menjelaskan, tarif angkutan penyeberangan yang melakukan perhitungan adalah pemerintah, sehingga ketika terjadi kekurangan dalam penetapannya seolah-olah ada unsur kesengajaan atau tidak paham terhadap transportasi dimana keselamatan merupakan prioritas utama yang harus dijamin. “Bila terjadi kecelakaan, maka menteri yang harus bertanggung jawab. Keselamatan janganlah dipolitisasi, karena keselamatan nilainya mutlak,” tukasnya.

Selain berpengaruh pada faktor keselamatan, kurangnya tarif juga dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan yang selama ini sudah terganggu dalam pembayaran gajinya. Dengan gaji yang tidak cukup, akan menyebabkan konsentrasi kerja karyawan berkurang dan akhirnya akan berpengaruh pada keselamatan pelayaran.

Selama ini sudah banyak perusahaan yang tidak mampu membayar gaji tepat waktu dan bahkan beberapa perusahaan besar sudah gulung tikar. Gapasdap memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif dan keselamatan nyawa publik, serta barang publik tetap terjaga.

“Di sini dapat dikatakan bahwa menteri menganggap keselamatan tidak penting, padahal keselamatan nyawa publik tidak ternilai harganya dan menjadi kewajiban pemerintah sesuai Undang-undang untuk menjamin keselamatan jiwa dari setiap rakyatnya” tutur Khoiri.

Khoiri kembali menjelaskan, pemberlakuan KM 184 tahun 2022 di atas membatalkan KM 172 tahun 2022 mengenai penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2022 yang seharusnya berlaku tiga hari setelahnya. Namun, SK tersebut ‘layu sebelum berkembang’. Yaitu, tidak pernah berlaku tanpa adanya kejelasan dan juga tidak ada pencabutan walaupun telah melewati batas waktu pemberlakuannya yaitu tanggal 19 September 2022.

“Sebagai perbandingan, untuk kenaikan tarif yang terjadi pada moda transportasi yang merupakan pasar dari angkutan penyeberangan, yaitu Organda sudah mengalami kenaikan antara 35-45 persen dan Aptrindo 40 persen, sebelum terjadinya kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

“Mengapa hal ini tidak ada kontrol dari pemerintah? Ini berarti telah terjadi diskriminasi dimana moda transportasi laut tidak diperhatikan oleh Kemenhub, padahal jargon Presiden Jokowi adalah maritim,” pungkas Khoiri. Brj

Pembangunan Infrastruktur Surabaya Di Minta Komisi C Untuk Di Percepat

EKONOMI BINIS·September 26, 2022September 26, 2022

Madura9.com,Surabaya – Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta adanya percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang masih belum sepenuhnya optimal jelang akhir 2022.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar di Surabaya, Senin, mengatakan, hingga saat ini, seluruh pengerjaan infrastruktur seperti jalan maupun drainase di Surabaya, baru berjalan sekitar 49,5 persen.

“Kalau seperti sekarang, saya pesimis pengerjaan tersebut tuntas tahun ini. Sekarang sudah akhir September. Padahal infrastruktur ini ditunggu masyarakat. Misalnya pengerjaan yang urgen adalah drainase, karena akan musim hujan,” ujar dia.

Menurut Sukadar, seharusnya ada perubahan kebijakan oleh Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), berkaitan dengan sistem proyek pengerjaan untuk percepatan proyek.

“Komisi C berharap di tahun berikutnya, proses pengerjaan bisa diawali ketika penetapan APBD. Kan sudah tahu angkanya kemudian dikebut. Proses lelang dimulai bulan Mei. Start pengerjaan bulan April sehingga diperkirakan sampai Desember tuntas pengerjaan itu,” kata Cak Kadar, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan lambannya kebijakan berimbas pada tidak selesainya pengerjaan infrastruktur hingga habis tahun APBD. Sehingga ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang harus di kembalikan ke Kas Daerah.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengakui sejumlah proyek infrastruktur di Kota Surabaya menjelang akhir kuartal ketiga tahun 2022 masih lambat atau baru mencapai 49,5 persen.

Ia meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) setempat mengebut sejumlah proyek infrastruktur yang progresnya masih lambat tersebut. Ant

Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja telah diresmikan Jokowi

EKONOMI BINIS·September 20, 2022September 20, 2022

Madura9.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dan Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 yang menjadi awal pembangunan JORR 3.

“Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang segera akan kita resmikan ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road yang kedua dan kita harapkan Jakarta Outer Ring Road 2 ini akan rampung selesai 100 persen di akhir tahun 2023,” kata Presiden Jokowi di pintu gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Menurutnya, Tol Cibitung- Cilincing sepanjang 27,2 kilometer (km) tersebut dapat mempercepat mobilitas barang.

“Utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi bagian utara dan juga dari kawasan-kawasan logistik yang ada di Karawang, di Bekasi sehingga sangat cepat dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini diantarkan kepada pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah Utara,” ungkap Presiden Jokowi.

Dengan peningkatan kecepatan mobilitas barang, lanjutnya, tentu dapat memperkuat daya saing produk-produk ekspor Indonesia.

“Yang kedua untuk Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road 3, ini awal sehingga nanti ketika JORR 2 dan JORR 3 selesai, dari barat ke timur, dari timur ke barat tidak usah melalui tengah Jakarta. Ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta,” ujar Presiden Jokowi.

Jalan Tol Serpong-Balaraja yang diresmikan hari ini adalah sepanjang 5,1 km.

“Kembali ke Tol Cibitung-Cilincing, ini pemiliknya adalah yang sebelumnya Waskita (Karya) kemudian diambil alih diambil oleh Pelindo, kita harapkan ini memang memberikan pelayanan terhadap truk-truk kontainer barang-barang yang akan diekspor maupun barang-barang impor menuju ke kawasan industri ke kawasan logistik tadi,” jelas Presiden.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) menghubungkan Tol Jakarta-Cikampek di Cibitung dengan JORR 1 di Cilincing. Pembangunan JTCC dimulai sejak 2017 dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional guna memperlancar akses dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri di timur Jakarta dan sebaliknya.

Jalan tol JTCC sepanjang 34,7 km tersebut terdiri dari 4 seksi, yaitu Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih (3,03 km), Seksi 2 Telaga Asih-Gabus (10,1 km), Seksi 3 Gabus-Tarumajaya (14,35 km) dan Seksi 4 Tarumajaya-Cilincing (7,66 km). ant

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

EKONOMI BINIS·September 16, 2022September 20, 2022

Madura9.com, Surabaya – Program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi bangunan (PBB) di Kota Surabaya, dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 74 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.

Untuk itu, kata dia, Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Apalagi, kebijakan ini menghapuskan denda PBB mulai Tahun 1994 sampai Tahun 2022.

“Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut, dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” kata dia.

Musdiq mengatakan, bagi masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, maka secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya. Sementara cara pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah.

“Masyarakat hanya perlu menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id,” ujar dia.

Pembayaran PBB tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.

Selain itu, kata dia, pembayaran juga bisa dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

“Bagi masyarakat Surabaya yang tidak sempat datang ke tempat-tempat pembayaran tersebut, dapat melakukan pembayaran secara daring melalui marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim,” kata dia.

Adapun marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim dalam penyediaan pembayaran PBB adalah Tokopedia, PT Pos Indonesia, Blibli, Indomaret, Alfamart, Shopee serta Ovo.

Selain kantor Bapenda Surabaya, Musdiq juga menyebutkan sejumlah tempat lain yang menyediakan layanan pembayaran PBB di antaranya adalah UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 1 di Jl. Tambak Rejo V No 3, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 2 di Jl. Rungkut Asri No 22.

UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3 di Jl. Raya Menganti Wiyung No 247, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4 di Jl. Dukuh Kupang Barat I / 25 dan UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5 di Jl. Sukodami No 1.

“Apabila terdapat informasi yang kurang jelas terhadap program penghapusan sanksi administratif dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan ini, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bapenda di Jl. Jimerto Nomor 25-27, Surabaya,” kata dia. ant

Petani Millenial Sukses Membudidaya Melon Fujisawa Dengan Sistem Pertanian Organik

EKONOMI BINIS·September 15, 2022September 15, 2022

Madura9.com,Lamongan – Sejumlah petani millenial di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sukses membudidayakan tanaman Melon Fujisawa melalui sistem pertanian organik.

Menurut Kepala Desa Kembangan Mashuda, tanaman buah melon itu dibudidayakan di green house seluas 336 m2, yang dikembangkan oleh petani millenial bekerjasama dengan pusat pengembangan agen hayati Bumdes Sekarwangi desa setempat.

“Di green house ini dapat ditanami sebanyak 752 pohon melon dengan jenis Fujisawa, masing-masing tanaman bisa menghasilkan 2 buah melon dengan berat rata-rata 1,8 kilogram dengan harga Rp25 ribu perkilogram” ujar Mashuda, Kamis (15/9/2022).

Mashuda juga menyebut, usia pertumbuhan melon ini tak jauh beda dengan tanaman melon pada umumnya yakni 75 hari, namun melon ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut.

“Meski masih dilakukan pemupukan dengan non organik, namun kadarnya sangat kecil, dari 120 kg hanya diberikan 45 kg saja. Hal ini juga dikarenakan ada fase kritis lahan. Harapan kami tentu sistem pertanian organik ini bisa dikembangkan lebih luas lagi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pengembangan Agen Hayati (PPAH) Desa Kembangan, Agus Suryanto mengatakan, selain dirawat oleh kaum milenial, menariknya tanaman ini juga menggunakan sistem pertanian organik.

Para petani di desa ini tanpa mengunakan pupuk kimia dan hanya mengandalkan pupuk buatan seperti limbah kotoran sapi yang difermentasi dengan bahan-bahan alami seperti ekstrak kedelai. “Jadi kita mulai semai hingga tanam dan siap panen ini tidak mengunakan pupuk kimia sedikitpun, tapi hasil pupuk organik seperti limbah rumen atau kotoran sapi yang ada di perutnya,” ungkap Agus.

Mengenai biaya pembuatan green house di atas lahan 336 m2 tersebut, Agus menuturkan, setidaknya dibutuhkan dana lebih dari Rp100 juta. Meski begitu, lanjut Agus, petani bisa panen sampai 3kali dalam setahun, dari umur nol sampai 70 hari. “Jadi satu batang pohon melon ini akan menghasilkan dua buah. Untuk rasanya, melon ini tak kalah nikmatnya dengan melon-melon impor dari luar negeri,” imbuhnya.

Lebih jauh, pihaknya berharap, tanaman Melon Fujisawa yang baru pertama kali di Lamongan ini akan mampu mendorong para petani millenial di daerah lain agar bisa terus berinovasi di bidang pertanian. “Semoga para petani di Lamongan bisa terus mengangkat potensi di lokal masing masing dan bisa meningkatkan gairah perekonomian. Kami juga berharap hal ini bisa dikembangkan di tempat lain. Sehingga juga bisa menjadi destinasi agrowisata baru di Lamongan,” harapnya. Brj

Pekerja Perempuan Pabrik Semen Jember Di Minta Putri Wapres Ma’ruf Amin Untuk Diperhatikan

EKONOMI BINIS·September 9, 2022September 13, 2022

Madura9.com,Jember– Siti Mamduhah Ma’ruf Amin, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, meminta agar pekerja perempuan Pabrik Semen Singa Merah atau PT Semen Imasco Asiatic di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diperhatikan.

Hal ini dikemukakan Mamduhah. saat mengunjungi pabrik semen tersebut, Kamis (8/9/2022). Ada 20 persen pekerja perempuan di pabrik semen ini. “Mereka semua bekerja di bagian administrasi dan manajemen. Saya ingin 20 persen pekerja perempuan itu diperhatikan, disesuaikan dengan kondisi fisik perempuan,” katanya.

Perhatian ini perlu, karena menurut Mamduhah, pekerjaan mereka tidak bisa disamakan dengan fisik lelaki, kendati secara intelektual, para perempuan bisa memiliki kemampuan sama atau bahkan lebih dari lelaki.

Maduhah juga berharap PT Imasco bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama dalam memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengurangi pengangguran. “Kami juga berharap investasi pabrik semen Singa Merah ini mampu mendorong para investor lain di Tiongkok untuk berinvestasi di kabupaten Jember,” katanya didampingi Bupati Jember Hendy Siswanto.

Mamduhah saat ini menjabat Ketua Dewan Pembina Yayasan Dewa Dewi Indonesia. Lembaga nirlaba yang diprakarsai Wakil Presiden Ma’ruf Amin Wakil Presiden ini berdiri sejak 7 Oktober 2019. Lembaga tersebut bergerak dengan beberapa progam utama, yang meliputi bidang pendidikan, bidang seni budaya, bidang infrastruktur, kesehatan, serta bidang ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Hendy menilai pabrik semen Singa Merah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jember. Pemkab Jember akan terus mendukung keberlangsungan pabrik itu agar warga bisa mendapatkan manfaatnya, terutama dalam perekrutan warga sekitar agar menjadi tenaga kerja. Ini akan membantui menurunkan angka pengangguran. Brj

OPD Jember Diperintah Bupati Untuk Membuat Kegiatan Yang Melibatkan UMKM

EKONOMI BINIS·September 7, 2022September 7, 2022

Madura9.com,Jember – Bupati Hendy Siswanto memerintahkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Kebijakan ini merupakan bagian dari ikhtiar mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM diperkirakan bakal memicu inflasi hingga menyentuh 6,8 persen.

“Ini sungguh berisiko buat kita semua. Tentu dengan analisis ini, bukannya kita mengharapkan itu. Tapi bagaimana kita menyikapi jangan sampai 6,8 persen. Kalau 6,8 persen, daya beli pasti turun. Maksimal 4-5 persen itu mentok. Kalau lebih dari lima persen itu berbahaya, tidak bagus untuk ke depannya,” kata Hendy, ditulis Rabu (7/9/2022).

Hendy mengaku sedih dengan kenaikan harga BBM tersebut. “Saya juga berangkat dari (profesi) pedagang. Saya tahu susahnya, bagaimana teman-teman di bawah ini susah cari duit, dan saya harus melakukan apa,” katanya.

Hendy menginstruksikan kepada jajaran birokrasi membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Semua camat harus mengundang UMKM, bikin event supaya ada perputaran uang, karena kalau tidak ada ini, tidak ada duit,” katanya.

Tanpa ada transaksi keuangan, orang lebih memilih menyimpan uang. “Ini jadi tidak menarik. Ada hari-hari di mana orang berpikir, besok untuk makan, ada atau tidak. Kami yang bertanggungjawab di daerah harus membuat event,” kata Hendy.

Hendy mengingatkan, transaksi UMKM melibatkan uang miliaran rupiah. “Kami sudah pernah menghitung setiap event di alun-alun,” katanya.

“Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus membuat kegiatan-kegiatan di lapangan dan mengikutsertakan masyarakat. Ke depan kita harus berjuang meningkatkan perekonomian,” kata Hendy. Brj

Larangan Naik KA Jarak Jauh Bagi Penumpang Yang Belum Vaksin Booster

EKONOMI BINIS·August 30, 2022August 30, 2022

Madura9.com,Jember – Seluruh penumpang kereta api jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster) dan kebijakan tersebut diberlakukan mulai 30 Agustus 202.

“Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19,” kata Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daerah Operasi 9 Azhar Zaki di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan perubahan dalam aturan terbaru ini adalah sebelumnya pelanggan yang belum vaksin booster masih diperbolehkan melengkapi dengan hasil negatif RT-PCR, namun mulai 30 Agustus 2022 hal itu tidak berlaku lagi.

Sedangkan penumpang dengan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi COVID-19 kedua.

“KAI mengingatkan agar penumpang agar segera melakukan vaksin booster. Mulai hari ini, penumpang yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi tersebut tidak akan diperkenankan naik kereta,” tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat agar memperhatikan persyaratan terbaru itu dengan saksama agar tetap dapat melanjutkan perjalanannya.

“Calon penumpang KA segera lakukan vaksinasi di lokasi yang disediakan KAI ataupun pemerintah agar tetap dapat menggunakan layanan KA jarak jauh,” kata Azhar.

Sementara bagi penumpang WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri hanya wajib vaksin kedua dan bagi penumpang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Penumpang dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes cepat antigen atau RT-PCR, namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

“Penumpang tetap diwajibkan dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun,” ujarnya.

Untuk masa transisi sosialisasi aturan baru itu, lanjutnya, khusus penumpang dengan tiket keberangkatan 30 Agustus hingga September 2022 yang tidak dapat menunjukkan persyaratan vaksinasi dapat membatalkan tiketnya dengan pengembalian bea 100 persen.

“Kami akan terus menyosialisasikan kebijakan itu dengan harapan para penumpang mempersiapkan diri dan memahami kebijakan ini karena KAI terus berupaya untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan sehat,” kata Azhar. Ant

Pelaku UMKM Situbondo Dilatih Oleh Kolaborasi Tiga Kementerian Menjadi Eksportir

EKONOMI BINIS·August 29, 2022August 29, 2022

Madura9.com,Situbondo – Tiga kementerian, masing-masing Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melatih pelaku UMKM Situbondo, Jawa Timur, menjadi eksportir skala kecil dengan memanfaatkan media sosial.

Tidak hanya itu, 45 orang pelaku UMKM ini diajari mulai mencari pembeli dan memasarkan produk-produknya dipasarkan ke luar negeri dengan memanfaatkan media sosial. Pelatihan UMKM naik kelas yang dilaksanakan di Desa Wisata Kampung Blekok, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, ini akan berlangsung selama empat hari, mulai Minggu (28/8) hingga Rabu (31/8).

“Jadi, pelatihan eksportir ini dilaksanakan oleh Kemenkop UKM berkolaborasi dengan Kemendes PDTT dan Kemenparekraf. Selama empat hari para peserta mengikuti pelatihan di sini. Dan bagusnya peserta langsung mengikuti praktik menjadi eksportir,” ujar panitia pelaksana, Ranti Seta Ayu Pratiwi yang juga pengelola Desa Wisata Kampung Blekok Situbondo.

Menurut Seta, program Pelatihan Eksportir bagi pelaku UMKM ini juga didukung tanggung jawab perusahaan (CSR) PT Paiton Energy dan PT POMI.

“CSR Paiton Energy dan POMI memberdayakan pelaku UMKM dan juga termasuk dalam promosi maupun pemasarannya,” kata Seta.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa PDTT, Syamsul Widodo mengatakan dalam pelatihan eksportir itu mengubah cara pelaku UMKM mengakses pasar, karena selama ini banyak hasil komoditas desa terlihat kurang memiliki daya saing karena para pelaku UMKM tidak memiliki akses pasar.

“Sejak dua tahun terakhir ini Kemendes melatih pelaku UMKM menjadi eksportir berbasis komoditas desa. Ini ide lama dan tidak banyak yang melakukan. Kami sudah melakukan pelatihan semacam ini dan berhasil,” katanya.

Menurut Syamsul, pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi untik bisa menjadi eksportir skala kecil. Karena, kata dia, selama ini menjadi eksportir harus berskala besar.

Seperti perajin bunga hias di Kabupaten Kediri, ia mencontohkan, yang setiap hari hanya mengirim 20 hingga 40 paket bunga hias ke luar negeri, namun memiliki omzet hingga Rp400 juta setiap bulannya.

“Selama ini kalau jadi eksportir harus satu kontainer. Nah, sekarang kami menemukan konsepnya agar pelaku UMKM jadi eksportir tapi dengan skala kecil,” katanya.

Dalam pelatihan eksportir itu, dipandu para ahli dan pelaku UMKM yang sudah berhasil menjadi eksportir. Selain dibekali materi, para peserta langsung melakukan praktik menjadi eksportir memanfaatkan teknologi informasi.

Tiap peserta pelatihan eksportir diminta membawa laptop, karena mereka akan langsung praktik bagaimana pelaku UMKM menjadi eksportir dengan tagline UMKM mendunia.

Sementara Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih pada Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendes PDTT dan Kemenparekraf telah memberikan pelatihan eksportir bagi UMKM di Situbondo.

“Harapan kami kepada para pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan eksportir benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Ini kesempatan baik bagi pelaku UMKM menjadi eksportir skala kecil dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya. Ant