POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 3

KIB gelar silaturahmi nasional di Surabaya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 12, 2022

M9,Surabaya – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) siap menggelar silaturahmi nasional guna persiapan menghadapi kontestasi Pilpres 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (14/8).

“KIB Kota Surabaya menyambut baik pertemuan silaturrahmi nasional di Surabaya dan mengucapkan selamat datang kepada segenap ketua umum parpol yang tergabung di KIB,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Jumat.

Silaturahmi nasional tersebut bakal dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, serta ketua DPW dan DPD dari masing-masing parpol.

Menurut dia, kegiatan tersebut secara tidak langsung ikut membantu upaya pemulihan ekonomi yang sedang digalakkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Hal itu karena kegiatan tersebut meningkatkan okupansi hotel, meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar lokasi acara dan juga bergeraknya ekonomi mikro seperti petugas pemasang bendera dan pemilik sablon yang ada di Surabaya.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta maaf kepada warga Surabaya yang mungkin terganggu dengan padatnya aktivitas lalu lintas di sekitar acara dan juga banyaknya bendera parpol yang terpasang yang mungkin dianggap mengganggu estetika kota.

Hal sama juga dikatakan Ketua DPD PAN Surabaya Mahsun Jayadi yang mengucapkan selamat atas digelarnya silaturahmi nasional KIB pada Minggu (14/8).

“Kami memaknai bahwa KIB ini adalah sebuah bentuk sinergi membangun koalisi di antara tiga parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024,” kata dia.

Ia berharap sinergi tidak hanya pada tataran pilpres, melainkan juga pada pemilihan legislatif dan Pilkada Surabaya.

“Saya sudah berdiskusi dengan Golkar, jika KIB ini solid maka bisa menjadi daya tawar yang tinggi saat pemilu. Tidak menutup kemungkinan pada Pilkada Surabaya juga,” ujar Mahsun.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud mengatakan pihaknya mendukung dilaksanakannya Silaturahmi Nasional KIB di Surabaya.

“Sinergi tiga parpol baik di pusat dan daerah sudah solid. Saya yakin membawa keberkahan. Kalau keberkahan pasti manfaat,” ujar dia.

Ali mengatakan, pihaknya sudah sering berkomunikasi dan bertemu dengan ketua parpol di KIB Surabaya untuk membuat komitmen bersama dengan tujuan tidak hanya pada persiapan Pilpres tapi juga pada Pileg dan Pilkada Surabaya.

Mengenai persiapan Silaturahmi Nasional KIB, kata Ali, khusus untuk DPC PPP Surabaya sudah memasang memasang banner, baliho pada tiga titik serta 200 bendera parpol.

“Kami pasang itu supaya terlihat gebyar Silaturahmi Nasional KIB di Surabaya,” kata Ali.ant

Safari Jurnalistik di gelar PWI Sumenep ke sekolah-sekolah

PENDIDIKAN, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 11, 2022August 11, 2022

M9,Sumenep – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep menggelar ‘Safari Jurnalistik’ ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah atas.

“Safari jurnalistik ini salah satu kegiatan dalam rangkaian Merdeka Pers. Ini merupakan cara kami, para wartawan untuk memaknai kemerdekaan,” kata Ketua PWI Sumenep, Syamsul Arifin.

Pada Kamis (11/08/2022), Safari Jurnalistik digelar di SMA Negeri Batuan, diikuti oleh 30 siswa dan siswi sekolah tersebut. Sebagian besar peserta adalah siswa ekstra kurikuler jurnalistik.

“Kami secara bergiliran ‘road show’ ke sekolah-sekolah, berbagi ilmu tentang dasar-dasar jurnalistik ke para siswa,” ujar Syamsul.

Ia berharap, kegiatan ‘Safari Jurnalistik’ ke sekolah-sekolah tidak sekedar membekali siswa tentang jurnalistik, tetapi juga memicu anggota PWI untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang jurnalistik.

“Prinsip Safari Jurnalistik ini adalah saling saring tentang jurnalistik. Para siswa bisa menjadi teman diskusi kami, sehingga membuat kami semakin tertantang untuk mengembangkan ilmu jurnalistik. Karena dari tahun ke tahun, pasti selalu ada ilmu yang baru,” tuturnya.

Selain ‘Safari Jurnalistik’, dalam rangkaian kegiatan ‘Merdeka Pers’ PWI Sumenep juga menggelar Turnamen Tenis Meja, serta Sosialisasi Undang-undang Pers.bjm

Pembangunan infrastruktur jalan jadi prioritas APBD Jember

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 11, 2022

M9,Jember – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2023 tetap akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Tahun 2021-2022, Pemerintah Kabupaten Jember sudah memperbaiki lebih dari seribu kilometer jalan.

“Masih banyak jalan kita yang rusak. Yang kami perbaiki sekarang belum selesai semua. Seperti kemarin di Dusun Baban Timur belum selesai semua. Di daerah Kecamatan Sumberbaru belum selesai. Termasuk di Sucopangepok, Tenap Panduman belum juga, dan itu (penduduk di sana) juga warga kita,” kata Bupati Hendy Siswanto, ditulis Kamis (11/8/2022).

Hendy berkomitmen membangun jalan, termasuk di Baban Timur yang berada di kawasan hutan Perhutani. “Nanti Perhutani akan segera kami lobi untuk bekerjasama, MOU maupun PKS (Perjanjian Kerjasama),” katanya. Setelah PKS ditandatangani, Pemkab Jember tidak akan langsung mengaspal jalan melainkan membuka lahan lebih dulu untuk menstabilkan tanah.

Hendy menjelaskan, ada kantong-kantong warga Jember di kawasan Perhutani. Lambatnya penanganan konflik sosial di Desa Mulyorejo yang mengakibatkan pembakaran sejumlah rumah warga salah satunya dikarenakan susahnya akses jalan ke sana.

“Mereka (petani kopi) tidak bisa membawa dua karung kopi dengan satu sepeda motor. Padahal mereka panen delapan karung. Akhirnya enam karung (yang ditinggalkan di lahan) hilang. Itu sering terjadi mulai 2012. Karung berisi kopi ditinggal tiga jam diambil orang,” kata Hendy.

Pembangunan akses jalan di Mulyorejo juga penting untuk keamanan. “Teman-teman aparat kita masuk ke situ, susah. Kalau hujan lebih parah lagi. Di situ juga ada sekolah, di Dusun Patungrejo. Tidak boleh (diabaikan),” kata Hendy.bjm

6 jenis pekerjaan yang akan dibukakan pelatihan oleh Pemkot Surabaya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 10, 2022August 10, 2022

M9,Surabaya – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya menggelar sejumlah pelatihan untuk mencetak pekerja profesional dan memiliki sertifikat.

Berbagai pelatihan ini digelar karena banyaknya permintaan dari beberapa perusahaan yang domisili di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Achmad Zaini memastikan bahwa pelatihan ini dibuka karena memang sudah ada permintaan dari beberapa perusahaan. Makanya, pelatihan kali ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang diminta oleh para perusahaan.

“Jadi, beberapa perusahaan membutuhkan pekerja yang terkait dengan enam bidang ini, makanya kita siapkan pelatihan enam jenis pekerjaan ini,” kata Zaini di Surabaya, Rabu (10/8/2022).

Enam jenis pekerjaan yang akan dilatih itu adalah pelatihan alat angkat angkut (forklift), pelatihan pastry cook, pelatihan desain grafis, pelatihan fotografi, pelatihan perhotelan, dan pelatihan perawatan rambut dan barber. Pelatihan ini berlangsung sekitar 10-16 hari, tergantung dari jenis pekerjaannya.

“Setelah dilatih, mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selanjutnya, mereka akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah meminta pekerja. Memang tidak ada jaminan pasti diterima oleh perusahaan itu, namun presentasenya lebih besar karena kami yang menyalurkan dan sudah kami latih. Jadi, pada prinsipnya sebagian besar pasti masuk,” tegasnya.bjm

Sri Mulyani diingatkan Cak Imin untuk cairkan Anggaran Pemilu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2022August 9, 2022

M9 – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera mencairkan anggaran Pemilu Serentak 2024 sesuai dengan kebutuhan KPU.

Cak Imin memastikan, Fraksi PKB di DPR RI akan terus berjuang agar alokasi anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan yang sudah diusulkan. “Fraksi PKB akan berjuang terus supaya menteri keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU,” kata Cak Imin, Selasa (9/8).

Menurut Cak Imin, anggaran Pemilu harus tercukupi agar pelaksanaan setiap tahapan pemilu bisa berjalan optimal, sehingga hasil pemilu pun berkualitas. Apalagi, Pemilu merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin bangsa baik eksekutif maupun legislatif.

“Jadi, dengan anggaran lancar, semua proses pemilu mulai dari pendaftaran, pengesahan, insyaallah lancar-lancar. Moga-moga semua tidak ada hambatan. Dan sekali lagi, Bu Sri Mulyani, jangan lupa,” tegas Cak Imin.

Sebagaimana diketahui, KPU RI mengeluhkan kekurangan anggaran untuk menjalankan tahapan Pemilu Serentak 2024 pada tahun 2022.

Kebutuhan anggaran Pemilu Serentak pada 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, dari jumlah tersebut, baru teralokasi sebesar 45,87 persen dari kebutuhan, yakni Rp 3,69 triliun sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 4,36 triliun.

Anggaran pemilu 2022 ini terbagi dalam dua item besar, yakni anggaran tahapan pemilu dan anggaran dukungan tahapan pemilu. Anggaran tahapan pemilu sudah 70,14 persen dari kebutuhan.

Untuk tahapan pemilu, KPU membutuhkan Rp 2,24 triliun dan teralokasi Rp 1,57 triliun (70,14 persen). Dengan demikian kekurangannya sebesar Rp 666 miliar.jp

Bupati Kediri Hanindhito buat pelatihan SDM BUMDes

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2022

M9,Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana akan memberikan pelatihan penguatan sumber daya manusia (SDM) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya bekerja optimal dan mampu memberikan pendapatan bagi desa.

“Untuk SDM-nya kita buatkan pelatihan bagaimana pengelolaan BUMDes yang baik dan benar, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan desa,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, pada Senin (8/8/2022).

Rencana pelatihan bagi SDM BUMDes itu, Mas Dhito meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri untuk memfasilitasi. Peserta pelatihan, merupakan pengelola BUMDes se-Kabupaten Kediri.

“Nanti kita kumpulkan di satu tempat supaya teman-teman (SDM) BUMDes di tiap desa ini punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya,” ungkapnya.

Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Agus Cahyono menambahkan, pihaknya telah menyiapkan rencana pelatihan sebagaimana instruksi Mas Dhito. Pelatihan, akan dilakukan pada September 2022 mendatang meliputi bimbingan teknis (Bimtek) terkait penguatan keuangan BUMDes.

Peserta yang diundang yakni perwakilan pengelola BUMDes dari 343 desa, dimana tiap BUMDes diambil dua orang. Kemudian, pelatihan dilanjutkan terkait pengelolaan unit usaha. Dalam hal ini, peserta pelatihan dibagi sesuai bidang usaha yang digeluti BUMDes.

“Paket-paket ini berdasarkan kluster unit usaha,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, pemberian pelatihan bagi SDM BUMDes itu, diberikan Mas Dhito usai mendapatkan usulan dari pengelola BUMDes dalam acara Jumat Ngopi yang di pelataran Candi Tegowangi pada 22 Juli 2022.

Pada kesempatan itu, Mas Dhito mendapatkan curhatan dari Rangga, Ketua BUMDes Tegowangi terkait kondisi BUMDes saat kondisi pandemi. Keterbatasan modal menjadikan usaha milik desa itu kesulitan berkembang.bjm

Bupati Ponorogo Sugiri ancam akan polisikan calo PPPK

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 8, 2022

M9,Ponorogo – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, geram dengan fenomena calo dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia pun secara tegas mengeluarkan ancaman untuk mempolisikan para oknum yang bertindak sebagai calo.

“Sangat meresahkan, semoga calo-calo itu segera tobat,” kata Sugiri, Senin (8/8/2022).

Keberadaan calo dinilai kontra produktif dengan upaya pemerintah. Di saat pemerintah gencar menggaungkan reformasi birokrasi, para calo justru mengambil untung dengan cara yang tidak dibenarkan.

Sugiri menegaskan bakal mengorek informasi terkait calo ini kepada para PPPK. Beberapa PPPK bakal dipanggil dengan metode random sampling.

Dengan begitu, akan didapat informasi mulai aliran dana, diberikan ke siapa, kenapa lewat calo. Dari informasi yang didapati tersebut, nanti akan ditarik suatu kesimpulan untuk dipetakan.

“Mudah-mudahan diketemukan calonya, kita akan bergerak dengan aparat kepolisian,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sugiri juga mewanti-wanti para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo untuk tidak ikut main mata dalam perekrutan PPPK ini. “Jangan main-main sama duit,” pungkasnya.

Mencuatnya calo PPPK ini berawal dari laporan yang masuk ke wakil rakyat. Ada laporan beberapa calon harus menyerahkan sejumlah uang kepada calo agar bisa diangkat menjadi PPPK.

“Hari ini ada beberapa laporan yang masuk. Adanya rekrutmen PPPK untuk Ponorogo tahun ini didengar oleh oknum tertentu dan dimanfaatkan seakan-akan mereka bisa menjamin lolos PPPK dengan berbagai cara,” kata Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto.

Oknum atau calo ini, menyasar kepada calon PPPK yang sudah lolos passing grade dan pegawai honorer yang tahun ini akan mendaftar PPPK. Uang yang harus disiapkan untuk biaya meloloskan tersebut, berkisar antara Rp40-60 juta.

“Sudah ada yang membayar, berapa banyaknya yang sudah membayar, ini masih dicermati. Dokumen-dokumen penting pun dimintanya, seperti ijazah asli sudah dibawa,” katanya.

Sunarto meminta seluruh masyarakat Ponorogo untuk tidak mudah percaya dengan pihak-pihak manapun yang mengaku bisa meloloskan PPPK. Selain itu, masyarakat juga jangan mudah memberikan dokumen-dokumen penting kepada siapapun yang belum dikenal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.bjm

Mangkir di rapat paripurna, Anggota DPRD Jember ingkari amanah rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 5, 2022

M9,Jember – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai ketidakhadiran anggota DPRD Jember dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2021 sebagai bentuk mengingkari amanah rakyat.

“Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD tahun 2021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum atau hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.

“Oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka.,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.

Menurutnya seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.

“Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Tetapi, jika yang terjadi malah tragedi pemboikotan yang ternyata malah melanggar Tata Tertib DPRD, sehingga sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi.

Ia menjelaskan sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, Fraksi atau Partai yang bersangkutan. Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagal-nya pengesahan perda LPP APBD 2021.

“Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Di era kepemimpinan Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember mengalami kenaikan signifikan yakni total anggaran belanja DPRD tahun 2022 naik 15,27 persen sebesar Rp66 miliar lebih dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp57 miliar.

Kemudian gaji dan tunjangan DPRD juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp26 miliar. Hampir semua komponen tunjangan DPRD seperti tunjangan reses tahun 2022 naik 50 persen dari 1,4 miliar menjadi Rp2,2 miliar; kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.

Selanjutnya anggaran untuk fasilitasi tugas DPRD (18,94 persen) serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (52,53 persen) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan,” ujarnya.ant

DPRD Surabaya kaget produksi sepatu MBR berhenti

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2022

M9,Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku kaget dan kecewa melihat UMKM Produksi Sepatu MBR binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) di Jalan Putat Jaya Kebar C no 87, Sawahan kosong melompong tidak ada aktivitas produksi.

“Saya bingung, ndak bisa ngomong melihat hal ini,” kata Herlina saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).

Menurut Herlina, tujuan peninjauannya ke lokasi UMKM untuk menyikapi problematika belum terbaginya perlengkapan sekolah untuk kelas I dan VII di Surabaya. Sepengetahuannya, sekitar 3 bulan lalu UMKM produksi sepatu ini masih beroperasi dengan memperkerjakan warga setempah.

“Artinya ini sudah bagus karena berhasil memberdayakan warga sekitar. Namun saat datang ke lokasi, koperasi bernama Maju Bersama ini nampak lengang, sepi dan tidak terlihat aktifitas kerja,” kata legislator Demokrat Surabaya ini.

Ia menyatakan dulu ada puluhan pekerja yang terlibat memproduksi sepatu. Mereka terbagi dalam beberapa pekerjaan. Mulai pemotongan bahan baku, penjahitan, pengeleman, hingga pengepakan.

Herlina bercerita, saat meninjau lokasi produksi memang terlihat ribuan sepatu, baik di rak ruang produksi maupun gudang. Sesuai catatan masih ada stok 10.218 pasang sepatu dengan kondisi siap jual.

Lalu, terdapat 74 pasang lainnya tidak layak jual. Total produksi sebelumnya 31.815 pasang sepatu. Sekitar 21 ribu pasang sudah terjual. Disitu Herlina merasa prihatin dengan kondisi tersebut. “Ini kan masih ada stok kenapa tidak didistribusikan ke sekolah saja. Kan sekolah lagi butuh,” tegas Herlina.

Ia juga mempertanyakan, mengapa kegiatan produksi sepatu berhenti. Padahal, kebutuhan pasar sangat jelas. Apalagi saat ini momen tahun ajaran baru seperti saat ini pasti banyak yang membutuhkan sepatu untuk siswa baru.

Herlina berharap Dinkopdag atau dinas pendidikan segera mendistribusikan puluhan ribu tersebut sepatu ke sekolah. “Khususnya siswa dari kalangan MBR. Anggaran pengadaan seragam pun sudah ada senilai Rp 50 miliar,” ujar Herlina.

Disisi lain, Herlina juga mempertanyakan nasib para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam produksi sepatu yang berjumlah 70 orang dan sebagian besar adalah warga sekitar. “Ini sangat disayangkan,” sesalnya.

Lurah Putat Jaya Bryan Ibnu Maskuwaih mengaku tidak mengetahui penyebab pasti terkait UMKM sepatu di eks lokalisasi Dondong yang stop operasinya tersebut. Pihaknya hanya mengetahui sudah sebulan ini produksi dihentikan dan ia hanya membantu mencarikan tenaga kerja yang mayoritas dari warga sekitar Putat Jaya.

“Saya tidak tahu pastinya, ini wewenang Diskopdag,” katanya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos membenarkan UMKM produksi sepatu di Putat Jaya ini sedang berhenti beroperasi. Dia menjelaskan saat ini, pihaknya sedang memesan bahan baku untuk kembali produksi.

“Kita belum memesan bahan baku untuk produksi sepatu itu. Akhirnya sementara dihentikan,” kata Bang Yos sapaanya.

Selain itu, Bang Yos menyebut faktor berhentinya operasi UMKM produk sepatu adalah pekerja sudah memiliki pekerjaan lain. Kedepan, UMKM sepatu di eks lokalisasi Dondong akan kembali produksi dengan sisa pekerja dan pekerja baru yang sudah dilatih Disnaker.

“Mereka nanti akan ada pekerjaan sepatu untuk anak sekolah untuk ASN dan untuk pihak luar,” pungkasnya.bjm

Penyusunan standar pelayanan data pemilih di gelar KPU Jatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 3, 2022August 4, 2022

M9,Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar forum konsultasi publik di Surabaya, Rabu, untuk bersama-sama menyusun standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Pada bulan Oktober kami akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih maka sebelum itu kami menggelar forum ini untuk mengajak semua elemen menyusun standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam.

Anam menjelaskan dalam pemutakhiran data pemilih itu, KPU Jatim juga akan melakukan rekrutmen sebanyak 130 ribu orang petugas pemutakhiran data pemilih.

“Cukup banyak SDM yang kami rekrut, untuk itu kami melakukan MoU dengan beberapa kampus yang diharapkan akan banyak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan maupun tingkat TPS yang diisi mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan digelar sebagai upaya KPU Jatim dalam proses pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sekaligus wilayah birokrasi bersih.

“Salah satu indikator wilayah ini dinyatakan sebagai lembaga zona integritas maupun birokrasi bersih bebas korupsi adalah kita harus memiliki SOP dalam setiap pelayanan kepada publik,” katanya.

SOP tersebut, lanjut Anam, setelah diterapkan akan dievaluasi sejumlah pihak seperti masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun Ombudsman.

“Dari situ muncul penilaian dan kemudian kami berharap dapat memperoleh predikat sebagai lembaga wilayah bebas korupsi dan bersih melayani,” ujarnya.ant